Jakarta, CNN Indonesia —
BPJS Kesehatan buka suara soal kecurigaan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin tentang konglomerat yang membebani keuangan negara.
Mereka mengatakan, sebagai pelaksana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan tidak membeda-bedakan pelayanan.
“Kami berupaya tidak diskriminatif. Selama peserta BPJS Kesihatan ikut, harus diperlakukan dengan baik sesuai aturan yang berlaku,” kata Kepala Humas BPJS Kesihatan M. Iqbal Anas Ma’ruf kepada CNNIndonesia.com, Kamis. (11/24).
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (22/11), Menkes Budi mengatakan akan mengkaji tagihan listrik 1.000 orang dengan tagihan biaya pengobatan yang paling membebani keuangan BPJS Kesehatan.
Hal itu dilakukan karena diduga sejumlah orang kaya akan membebani BPJS Kesehatan dengan biaya pengobatan yang tinggi.
“Saya ingin melihat 1.000 orang yang paling berkorban untuk BPJS. Saya ingin mengambil datanya, saya ingin melihat PLN sebesar apa,” kata Budi dalam pertemuan tersebut.
Budi mengatakan akan mengukur kekayaan 1.000 peserta yang paling banyak membebani BPJS dengan besaran konsumsi listrik VA.
Menurutnya, jika seseorang memiliki VA di atas 6.600, maka dia termasuk golongan orang kaya.
Meski secara terang-terangan Menkes menyatakan akan melakukan audit terhadap 1.000 orang dengan pengeluaran terbanyak di BPJS Kesehatan, Iqbal menolak berkomentar lebih jauh apakah sudah dimintai data tersebut oleh Budi.
“Bisa konfirmasi ke Menkes data yang mana. Konfirmasi ke beliau saja lebih tepatnya,” kata Iqbal.
Meski begitu, Iqbal menegaskan BPJS Kesehatan siap memberikan data tersebut. Ia mengatakan, selama ini BPJS Kesehatan terbuka untuk semua pihak dan sering berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
[Gambas:Video CNN]
(skt/agustus)
[Gambas:Video CNN]
