liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77

Daftar Gaji Kepala Desa dan Perangkatnya 2022, Bisa Dapat Duit Bengkok

Daftar Gaji Kepala Desa dan Perangkatnya 2022, Bisa Dapat Duit Bengkok

Jakarta

kepala desa (Kades) adalah jabatan untuk menjadi orang nomor satu di desa. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka peran Kepala Desa menjadi sangat penting.

Dalam menjalankan tugasnya tentunya seorang Kepala Desa akan dibantu oleh Sekretaris Desa (Sekdes) dan perangkat desa lainnya. Menjadi kepala desa dan perangkat desa masih sangat diminati oleh sebagian masyarakat. Berapa gaji kepala desa dan perangkat desa?

Berapa gaji kepala desa pada tahun 2022?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Desa.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Pada 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (tautan: PP Nomor 1 Tahun 2019).

Jumlah Gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa

Penghasilan tetap atau gaji yang diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diperkirakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari Anggaran Dana Desa.

Bupati/Walikota menetapkan besarnya penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Gaji tetap kepala desa sekurang-kurangnya Rp 2.426.640 per 1 bulan atau setara dengan 120% gaji pokok golongan II/PNS;
2. Gaji tetap Sekretaris Desa sekurang-kurangnya Rp 2.224.420 setara dengan 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan II/a;
3. Jumlah gaji tetap perangkat desa lainnya sekurang-kurangnya Rp 2.022.200,- setara dengan 100% gaji pokok PNS golongan II/a.

Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk membiayai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud, dapat diperoleh dari sumber lain dalam APBD selain Dana Desa,” bunyi Pasal 81 ayat (1). 3) PP ini Menurut Pasal 81A PP ini, penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Apabila Desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, maka pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya akan diberikan mulai Januari 2020.

Sehubungan dengan perubahan Pasal 81, Pasal 100 PP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diubah menjadi:

Belanja Desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

sebuah. Paling sedikit 70% dari total anggaran desa yang akan dibiayai:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi biaya operasional pemerintahan desa, dan insentif bagi RT dan RW;
2. Pelaksanaan pembangunan desa;
3. Pembinaan masyarakat desa;
4. Pemberdayaan masyarakat desa.

b. Sekurang-kurangnya 30% dari total anggaran desa untuk membiayai:

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya;
2. Tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Pendapatan belanja desa yang dimaksud di luar pendapatan, yang berasal dari hasil pengolahan tanah bengkok atau peruntukan lainnya. PP ini menegaskan bahwa hasil pengelolaan tanah bengkok atau peruntukan lainnya dapat digunakan untuk tambahan tunjangan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud. ketentuan di atas (Pasal 81). “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Demikian informasi mengenai gaji kepala desa dan perangkat desa selama 1 bulan.

(fdl/fdl)