liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77

Daftar Lengkap Aliran Dana Tambang Ilegal ke Polda Kaltim & Bareskrim

Pengakuan Ismail Bolong mengaku sering menyetor uang ke Polda Kaltim hingga Kabareskrim soal tambang ilegal batu bara menyita perhatian publik.

Jakarta, CNNIndonesia

Seorang mantan perwira polisi berpangkat terakhir Wakil Inspektur Satu (Aiptu) bernama Ismail Bolong mengaku kerap membayar petinggi Polri di Polda Kaltim dan Bareskrim Polri sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan terkait kegiatan tambang ilegal arang

Uang suap tambang itu disalurkan Ismail saat masih bertugas di Satuan Intelkam Keamanan (Satintelkam) Polres Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).

Ismail juga merupakan operator penambangan liar di kawasan Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kegiatan usaha pertambangan itu ia lakukan sejak Juni 2020 hingga Desember 2021. Ismail menjual batu bara ilegal itu kepada seseorang bernama Tan Paulin.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

CNNIndonesia.com menerima dua salinan Berita Acara Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Propam Polri terkait penambangan batu bara ilegal yang didukung dan dikoordinir oleh anggota Polri dan Kepala Kepolisian Daerah (PJU) Kaltim.

Laporan pertama adalah LHP yang disampaikan oleh Karo Paminal Propam Polri saat itu Brigjen Hendra Kurniawan kepada Kadiv Propam Polri saat itu Ferdy Sambo. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor: R/ND-137/III/WAS.2.4/2022/Ropaminal tanggal 18 Maret 2022.

Laporan kedua adalah LHP yang disampaikan Ferdy Sambo kepada Irjen Pol Listyo Sigit Prabowo. LHP terdaftar dengan nomor: R/1253/IV/WAS.2.4/2022/DivPropam tanggal 7 April 2022.

Divisi Propam Polri menemukan adanya dugaan pemberian uang koordinasi kepada Bareskrim Polri.

Uang tersebut diserahkan kepada Ismail melalui Kombes Budi Haryanto selaku Kasubdit V Direktorat Tindak Pidana Khusus (Dittipidter) Bareskrim Polri. Ismail menyerahkan Rp3 miliar tiga kali pada Oktober, November, dan Desember 2021.

“Sejumlah Rp 3 miliar per bulan untuk disalurkan di Bareskrim Polri,” seperti dikutip dari LHP.

Dari hasil pemeriksaan Propam, Ismail juga disebut telah memberikan uang koordinasi kepada Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Uang tersebut diserahkan langsung kepada Agus di Bareskrim Polri.

“Tiga kali dalam bentuk US$ pada Oktober, November, dan Desember 2021 senilai Rp2 miliar per bulan,” kata LHP.

Pertemuan Agus dan Ismail terjadi berkat peran Budi Haryanto yang disebut memiliki jaringan dengan pengusaha tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur.

Budi juga disebut menerima uang koordinasi untuk keperluan operasional setiap bulan. Salah satunya terkait kunjungan operasi pimpinan senilai Rp 800 juta dari Ismail.

Jumlah uang koordinasi yang diterima Budi berkisar antara Rp 500-700 juta setiap bulan. Sementara itu, jumlah uang yang diterima Budi diperkirakan Rp 3-5 miliar.

“Selama menjabat sebagai Kasubdit V Dittipidter tidak pernah menindak penambangan batu bara ilegal di Provinsi Kaltim dengan alasan ada kebijakan dari Ditjen Bareskrim Polri,” terangnya. LHP.

Aliran uang penambangan liar menyeret Kabareskrim

BACA HALAMAN BERIKUTNYA