Jakarta, CNN Indonesia —
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah tidak memungut biaya penempatan Pekerja asing Indonesia (PMI) alias TKI.
Menurutnya, pembebasan biaya penempatan TKI tertuang dalam pasal 30 ayat 1 UU No. 18/2017. Maka pemerintah dalam hal ini Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus mengikuti aturan tersebut.
“Masalah biaya penempatan bukan berarti meski ada aturan keagenan yang diperbolehkan, misalnya mengatur berapa besaran biaya penempatan, bukan berarti setelah struktur biaya dibuat, PMI salah,” ujarnya. ujar di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Rabu (12/7).
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Menurutnya, semua biaya penempatan TKI harus ditanggung pemberi kerja atau siapapun yang mengirimkannya. Sebab, tujuan TKI ini bekerja jika dikenakan biaya keberangkatan akan memberatkan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, struktur pembayaran yang dikenakan kepada TKI sudah ada sejak lama, sebelum ia memangku jabatan.
Saat ini, dia hanya melanjutkan aturan yang ada sesuai aturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) yang berlaku.
“Kami hanya lembaga penempatan yang mengacu pada Menteri Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja,” jelasnya.
Namun, dia mengaku sangat setuju dengan usulan Saleh terkait pembebasan biaya tersebut. Selain itu, hal ini untuk mencegah TKI terlilit hutang sebelum berangkat bekerja di negara lain.
Karena itu, Benny mengatakan akan melakukan pembahasan dengan Kementerian Tenaga Kerja dan kementerian terkait lainnya terkait usulan pembebasan biaya tersebut. Mungkin salah satunya adalah menjalin kerjasama dengan negara tujuan TKI.
“Tapi mungkin penting untuk kita tolak juga. Nanti kita bersama Kemenaker akan coba usulkan MoU dengan negara agar negara mau membebaskan biaya. Saya setuju 100 persen dengan usulan itu. ,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam Pasal 30 ayat 1 UU 18/2017 disebutkan bahwa PMI tidak dapat dipungut biaya penempatan. Namun demikian, ayat 2 melanjutkan ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang diatur dengan peraturan kepala lembaga.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/sfr)
