liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86

Hitungan Upah Minimum 2023 Diperkarakan Pengusaha, Kemnaker Buka Suara

Hitungan Upah Minimum 2023 Diperkarakan Pengusaha, Kemnaker Buka Suara

Jakarta

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) membuka rencana bagi pengusaha untuk mengajukan uji materi terhadap aturan tersebut gaji terendah 2023 ke Mahkamah Agung (MA) karena dianggap melawan hukum.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengaku menghormati keputusan pengusaha. Selain itu, pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 dipastikan tidak molor dari jadwal yang telah ditetapkan.

“Itu hak konstitusional, tentu kami hormati. Itu tidak akan mengganggu,” kata Anwar saat dihubungi, Minggu (27/11/2022).

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan pengumuman UMP 2023 oleh gubernur se-Indonesia paling lambat 28 November 2022, sedangkan UMK paling lambat 7 Desember 2022. Besaran kenaikan juga ditetapkan maksimal 10% berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.

Perhitungan meliputi variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan variabel α (alfa) yang merupakan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi berupa nilai tertentu dari rentang nilai yang ditentukan oleh pemerintah pusat, yaitu antara 0,10 dan 0,30.

Formula UMP 2023 yang baru juga ditentang oleh pemberi kerja karena perhitungan gaji terbaru perlu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sesuai UU Cipta Kerja. Asosiasi bisnis itu bermitra dengan Pusat Pemerintahan, Konstitusi, dan Masyarakat (INTEGRITI) Indrayana sebagai penasihat hukum untuk rencana peninjauan kembali Mahkamah Agung.

“Sementara terbitnya Permenaker 18/2022 menjelang berakhirnya masa penetapan Upah Minimum Tahun 2023 telah mengubah berbagai rumusan hukum yang ada dalam peraturan yang lebih tinggi, sehingga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang memperburuk iklim usaha di negeri ini, ” kata Denny Indrayana.

Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan, C Heru Widianto mengatakan, pembentukan Permenaker No. 18 Tahun 2022 tidak dilakukan secara tiba-tiba. Demikian hasil diskusi antara Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) dan Dewan Gaji Nasional (Depenas).

“Itu hasil diskusi antara Kemendiknas dengan LKS Tripnas yang menghasilkan produk yang bernama asli proposal, hasil rapat pleno Kemendiknas,” ujar Heru.

(bantuan/dna)