Jakarta, CNNIndonesia —
Para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) meminta Presiden Joko Widodo menambah dana desa sebesar 10 persen.
Dengan tuntutan tersebut, pemerintah diminta oleh kepala desa untuk menaksir hingga Rp300 triliun sebagai dana desa, jika mengacu pada APBN 2023 yang mencapai Rp3.061,2 triliun.
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Apdesi juga mengklaim dengan adanya permintaan kenaikan tersebut, dana yang bisa diterima di setiap desa bisa mencapai Rp 5-10 miliar per tahun. Menurut laporan BPKB, pada tahun 2020 dana desa yang diberikan mencapai Rp 960,6 juta per desa.
Sementara itu, merujuk data Kementerian Perdesaan, pagu Dana Perdesaan 2023 sebesar Rp 68 triliun untuk 74.960 desa, artinya setiap desa mendapat alokasi sebesar Rp 907,1 juta untuk tahun 2023.
Spanduk berisi tuntutan kepala desa agar anggaran dana desa tahun 2024 dinaikkan 10 persen dari APBN, di GBK, Minggu (19/3). (CNN Indonesia/Dhio Faiz)
“Kita buktikan bahwa kepala desa, BPD, dan aparat bersatu padu memperjuangkan 10 persen Dana Desa,” kata Ketua MPO Apdesi Asri Anas dalam acara Kampung Bersatu di Area Parkir Timur (GBK) Bung Karno, Jakarta, Minggu. (19/3).
“Mau Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar?” tanya Asri kepada kepala desa yang hadir.
Asri mengatakan, kepala desa juga menuntut ziarah tahun ini. Mereka menolak penundaan pemilu menjelang pemilu 2024.
Dia juga mendorong kepala desa untuk memenuhi permintaan ini. Mereka berharap pemerintah memenuhi tuntutan mereka.
“Apdey?” teriak Asri.
“Kejayaan!” jawab kepala desa.
“Presidenku?” Sambung Asri.
“Jokowi!” jawab kepala desa.
Ketua Apdesi Surta Wijaya sebelumnya mengatakan, agenda di GBK bukan berupa demo. Katanya, kepala desa baru saja berkumpul untuk memperingati Hari Desa.
Namun, dalam kesempatan itu, Kades mengusulkan agar pemerintah bisa menambah dana desa pada 2024. Ia juga membantah acara tersebut sebagai ajang untuk meminta agar masa bakti Kades diperpanjang menjadi sembilan tahun.
Kata Surta, perkiraan kepala desa dan perangkatnya yang menghadiri upacara ini adalah 50 hingga 100 ribu.
“Karena gabungan dari kepala desa, BPD dan perangkat desa,” ujarnya.
Kegiatan para kepala desa dari berbagai daerah mengakibatkan car free day (CFD) di Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin Jakarta dihapuskan pada 19 Maret. Pemprov DKI Jakarta mengimbau warga untuk berolahraga di taman kota.
(dhf/akhir)
[Gambas:Video CNN]
