Jakarta –
Pemerintah akan tetap menerapkan kebijakan hilirisasi meskipun ada intervensi dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Menteri Penanaman Modal/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kekalahan Indonesia di WTO merupakan hal yang wajar.
“WTO ini biasa saja, jangan lakukan yang luar biasa. Kita kalah di tahap pertama, apakah kita takut dengan itu dan bisakah kita melemahkan tenaga penjualan kita? Saya kira tidak,” katanya, Rabu (30/11/2022).
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Dia mengungkapkan, sesuai instruksi Presiden Jokowi, pemerintah tidak terintimidasi dengan ancaman tersebut dengan mengajukan banding.
Menurut Bahlil, hilirisasi ini merupakan kewajiban dan keharusan bagi Indonesia untuk memiliki penduduk yang pendapatan per kapitanya mencapai US$ 10.000.
“Ini juga akan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Ini instrumen untuk menciptakan nilai tambah dan kami tidak takut dengan WTO,” imbuhnya.
Menurutnya, jika ada negara yang keberatan, itu hak mereka. “Kemarin di G20 disepakati bahwa masing-masing negara menghormati konsep hilirisasi dan tenaga kerja. Jadi negara lain tidak boleh ikut campur di negara lain selama masih dalam kerangka pembangunan ekonomi,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Indonesia kalah di WTO terkait tuntutan larangan ekspor nikel. Presiden Jokowi mengatakan akan mengajukan banding atas kekalahan ini.
Jokowi mengatakan pemerintah terus mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Jokowi mengatakan ekspor bahan baku nikel tujuh tahun lalu hanya senilai US$ 1,1 miliar.
“Rp 19-20 triliun setahun karena kita ekspor raw material, kita ekspor raw material,” ujarnya.
(kil/das)
