Jakarta –
Pemerintah ngotot agar PLTU dipensiunkan lebih awal (Menghasilkan tenaga) berbahan dasar batubara. Namun, pemerintah mengakui pensiunnya PLTU bukan perkara mudah.
Sebelumnya, pemerintah mencatat ada 33 PLTU yang bisa dipensiunkan. Tidak sulit untuk memilih PLTU mana yang akan dipensiunkan.
“Manisnya sedang disiapkan, padahal, berarti sudah dua bulan pengerjaan Perpres. Yang paling sulit bukan di mana PLTU-nya, kalau mudah sudah ada 30 yang sudah kita nilai dan sudah kita miliki. sudah direview,” kata Plt. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2022).
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Menurutnya, bagian yang menantang adalah pensiun dini Menghasilkan tenaga adalah siapa yang memberikan pembiayaan. Sebab, untuk mempercepat penyelesaian operasional PLTU, dibutuhkan dana.
“Tapi mana yang ‘dijual’ pasti ada yang berminat membiayainya. Kalau kita lihat PLTU ini hidup 10 tahun ke depan dan kita pensiun lima tahun lebih awal, artinya ada lima tahun. ditutup,” jelasnya.
Menurutnya, perlu ada orang atau pihak yang memberikan kompensasi dalam pembiayaan ini. “Yang mana yang mudah, tapi untuk yang ini biayanya sangat tinggi, itu yang sedang kita negosiasikan untuk yang itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM mengungkapkan ada 33 unit Menghasilkan tenaga batu bara yang akan pensiun dini. Total kapasitasnya adalah 16,8 gigawatt (GW).
“Kami akan melaksanakan pensiun dini minimal 33 PLTU dengan total kapasitas 16,8 GW,” kata Sekjen Kementerian ESDM Rida Mulyana pada acara Grand Launch Mekanisme Transisi Energi Indonesia di The Movenpick Hotel, Jimbaran, Bali, Senin (14/11).
Hal ini untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam mencapai target net zero emission (NZE) pada tahun 2060 atau sebelumnya. Target pengurangan emisi karbon juga ditingkatkan dari 29% atau setara 835 juta ton CO2 menjadi 32% atau setara 912 juta ton CO2 pada tahun 2030.
(acd/gbr)
