Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah menginginkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dikelola dengan baik, berbeda dengan Inggris yang APBN-nya ‘mengambang’ karena salah urus.
Dengan demikian, defisit APBN 2023 akan kembali di bawah 3% atau 2,84% tepatnya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kalau jangkar disiplin fiskal tidak ada, yang terjadi adalah kepercayaan akan runtuh. Lihat saja Inggris atau Inggris. Posisi fiskalnya salah, perekonomian sekuat Inggris juga goyah,” kata Menkeu. . Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara, Jumat (2/12/2022).
Defisit APBN 2023 sebesar 2,84% dari PDB setara dengan Rp598,2 triliun.
Selain disiplin dalam menjalankan fiskal, Sri Mulyani juga berkomitmen untuk berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam mengelola perekonomian. Hal ini tak lepas dari tren inflasi yang tinggi dan kenaikan suku bunga.
Kenaikan inflasi dan suku bunga, kata Sri Mulyani, harus ditekan agar dampaknya tidak menimbulkan shock atau kerancuan pada APBN. Oleh karena itu kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan beriringan.
“Kita harus menanggapi situasi yang kita hadapi dengan hati-hati, fleksibel tetapi tetap bertanggung jawab,” katanya.
Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Inggris pada kuartal III-2022 mengalami kontraksi atau -0,2% dibandingkan kuartal sebelumnya.
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Inggris adalah satu-satunya negara anggota G7 yang belum pulih ke tingkat pra-epidemi. Pendapatan nasional hampir tidak berubah selama satu dekade. Ini membuat utang Inggris semakin besar.
Utang pemerintah Inggris kini berjumlah 2,45 triliun pound atau sekitar Rp. 45,5 kuadriliun (kurs Rp 18.545).
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Berikutnya
Dana Jokowi 2023 Capai Rp 3.061 T, Mau Lawan Badai Resesi?
(cap/mij)
