liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77

Siap-siap! Bakal Ada Sanksi buat Pemda yang Serapan Anggarannya Kecil

Siap-siap! Bakal Ada Sanksi buat Pemda yang Serapan Anggarannya Kecil

Jakarta

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah berpeluang memberlakukan pembatasan terhadap pemerintah daerah jika penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) rendah. Termasuk kementerian dan lembaga yang penyerapan anggarannya juga rendah.

“Ya tentu (ada sanksi) untuk tahun depan, kita lihat (sanksinya),” kata Airlangga, kepada wartawan di Istana Negara, Kamis (1/12/2022).

Diketahui hingga saat ini masih banyak anggaran baik pusat maupun daerah yang belum terserap. Untuk itu, kata Airlangga, pihaknya akan terus meningkatkan penyerapannya pada Desember ini.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

“Nanti Desember ini akan kita dorong dipercepat. Upaya itu tentu datang dari kementerian atau provinsi,” imbuhnya.

Di sisi lain, menurut Airlangga, minimnya penyerapan anggaran itu salah satunya karena dulu ada alokasi untuk penanganan COVID-19 yang kini relatif lebih terkendali.

“Kemudian kami minta dialihkan (dana) ke program lain termasuk penanganan subsidi transportasi agar biaya inflasi tidak naik. Kemarin kita rapat 15 daerah yang inflasinya lebih tinggi dari nasional,” kata Airlangga.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) sempat kaget karena uang pemda dari pemerintah pusat yang seharusnya digunakan, malah masuk ke bank.

“Saya ingatkan ini, kami mencari uang dari luar untuk masuk, peredaran uang semakin meningkat, tetapi uang kami sendiri yang ditransfer dari Menteri Keuangan ke provinsi tidak benar-benar digunakan,” katanya saat upacara. peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Penanaman Modal Nasional Tahun 2022, Rabu (30/11/2022) lalu.

Dananya juga sangat besar, kata Jokowi, ada sekitar Rp 278 triliun yang masih tersimpan rapi di bank. Karena itu, ia pun memerintahkan Mendagri untuk meninjau kembali permasalahan yang dihadapinya satu per satu. “Situasinya sangat sulit tapi malah uangnya dititipkan di bank, tidak dibelanjakan, sangat besar. Saya minta segera dibelanjakan,” ujarnya.

Pada kesempatan berbeda, Sri Mulyani juga menyampaikan dana PBT sebesar Rp 278 triliun yang merupakan dana yang disimpan di bank per Oktober 2022, meningkat Rp 54,89 triliun atau 24,52% dari bulan sebelumnya.

Berdasarkan wilayah, per Oktober 2022 saldo nominal tertinggi berada di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur.

Hingga Oktober 2022, realisasi belanja APBD telah mencapai Rp 732,89 triliun atau 61,2% dari pagu yang mencapai Rp 1.196,83 triliun. Pencapaian ini meningkat sebesar 3,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

(da/da)