liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86

Siap-siap! Masuk Hotel Wajib Bawa Buku Nikah, Penjara Menanti

Siap-siap! Masuk Hotel Wajib Bawa Buku Nikah, Penjara Menanti

Jakarta, CNBC Indonesia – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikukuhkan menjadi UU KUHP. Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), hari ini, Selasa (12/6/2022).

Seperti diketahui, undang-undang ini memprihatinkan. Bukan hanya karena orang mengamuk saat demonstrasi besar pada September 2019 lalu.

Tapi, juga karena ada pasal-pasal kontroversial, seperti zina atau kumpul kebo alias seks tanpa nikah.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Sebelum dikonfirmasi, pasal zina ini sempat menuai protes dari kalangan pengusaha termasuk Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Pasalnya, pasal ini dinilai merugikan industri perhotelan dan pariwisata Tanah Air.

Pengusaha berpendapat, undang-undang ini masuk ke ruang pribadi. Bahkan dengan adanya kesalahan pengaduan, implementasinya dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru.

Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan mundur dengan keputusan DPR dan Pemerintah.

“Tidak ada yang bisa kami lakukan lagi, sudah terkonfirmasi. Kami sudah menyampaikan masukan sebelum terkonfirmasi, bagaimana industri dalam negeri saat ini masih berjuang untuk memulihkan pasar. Dan, akan terkena dampak regulasi ini,” kata Maulana kepada CNBC. Indonesia, Selasa (12/6/2022).

“Nanti kita lihat bagaimana penerapannya, yang jelas tidak bisa hanya di satu wilayah atau kondisi tertentu, pasti akan sama. Ini undang-undangnya,” imbuhnya.

Mengutip CNN internasional, versi Undang-Undang KUHP yang disetujui hari ini menetapkan hukuman penjara 1 tahun bagi pelaku kumpul kebo.

“Seks di luar nikah berpotensi hukuman penjara satu tahun, meskipun ada batasan siapa yang dapat mengajukan pengaduan resmi. Misalnya, orang tua dari anak-anak yang hidup bersama sebelum menikah memiliki wewenang untuk melaporkannya,” lapor CNN.

Foto: Sekelompok kelompok masyarakat sipil menggelar aksi demo menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/6/2022). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Maulana mengatakan, salah aduan yang dijadikan dasar penetapan hukuman kumpul kebo justru menjadi masalah.

“Kesalahan aduan jangan dianggap enteng. Ini undang-undang, berlaku untuk semua orang di wilayah hukum Indonesia, tidak hanya warga negara Indonesia. Efeknya akan ada di mana-mana,” katanya.

“Pihak hotel tidak pernah meminta surat nikah kepada tamu. Dan, untuk tamu asing, yang kami minta hanyalah paspor. Dengan ini, banyak daerah akan mendorong hotel untuk meminta surat nikah. Atau dengan KK (untuk membuktikan status perkawinan), ” dia berkata.

Padahal, lanjut Maulana, buku nikah tidak menyelesaikan masalah.

“Negara kita mengakui bahwa pernikahan itu beragama dan perdata. Banyak jejak digital dari orang-orang yang melakukan pernikahan tidak tercatat yang dilaporkan,” ujarnya.

Padahal, kata Maulana, hotel adalah bisnis yang menawarkan kenyamanan. Jika tamu saat check-in dimintai keterangan status perkawinan, dengan bukti buku nikah, akan mengganggu kenyamanan.

“Sebelum disetujui, banyak pelaku industri di luar yang bertanya kepada kami. Benarkah, yakin aturan ini ditegakkan, mereka juga bertanya dan khawatir bagaimana nyamannya orang-orangnya datang ke sini,” ujarnya.

“Ini kontraproduktif dengan upaya kita membangkitkan industri dalam negeri. Ini akan merugikan kita dan menguntungkan pesaing kita,” kata Maulana.

Selama ini pesaing utama industri perhotelan dan pariwisata Indonesia adalah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Potensi hukuman penjara karena zina dikhawatirkan akan mendorong wisatawan lebih memilih berwisata ke Tanah Air.

3 tahun

Sementara itu, mengutip laman DPR, undang-undang ini akan mulai berlaku pada 2025.

“Selanjutnya Komisi III DPR RI akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan UU KUHP yang baru akan berlaku 3 tahun setelah diundangkannya UU KUHP (tahun 2025), khususnya peraturan pelaksanaan dan semua pendukungnya. instrumen atau infrastruktur,” demikian keterangan DPR.

“Agar sejalan dengan tujuan tercapainya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Serta sistem penegakan hukum yang adil, profesional dan bertanggung jawab dengan harapan reformasi ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat khususnya di bidang hukum dan keamanan. ,” jelas DPR lebih lanjut.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Berikutnya

Check-in hotel bisa kena pasal zina, bos hotel mengaku kaget

(dce/dce)